Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta baru di balik kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Tersangka diketahui memiliki catatan khusus atau "buku utang" yang berisi daftar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung yang belum melunasi setoran uang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa catatan tersebut memuat rincian nominal permintaan uang yang belum diserahkan sepenuhnya oleh para kepala OPD kepada sang bupati.

“Dia punya catatannya nih, OPD ini punya utang berapa ke Bupati GSW ini,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.

Asep memaparkan, Gatut Sunu memperlakukan tiap OPD di wilayahnya selayaknya pihak yang berutang secara finansial. Jika target setoran belum terpenuhi sesuai permintaan, maka tagihan akan terus dilakukan secara berkala.

“Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berutang,” tambahnya.

Baca juga

KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung di Kantor BPKP Jatim

Proses penagihan "utang" tersebut diketahui tidak dilakukan langsung oleh bupati, melainkan melalui ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG). Jika YOG berhalangan, penagihan akan didelegasikan kepada pengawal lain.

“Kalau YOG tidak bisa, dia biasanya menyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku ADC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GSW ada kebutuhan,” jelas Asep.

Lebih lanjut, tim penyidik menemukan bahwa intensitas penagihan ini sangat bergantung pada kebutuhan pribadi sang bupati. Pihak ajudan akan langsung bergerak menghubungi kepala OPD ketika Gatut Sunu memerlukan dana mendadak.

“Jadi, setiap ada kebutuhan, kebutuhan pribadi, membeli apa atau pergi ke mana, perlu uang GSW-nya, langsung si YOG itu menagih,” ungkapnya.

Baca juga

Penyidikan Berlanjut, KPK Telisik Potensi Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, tim mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu dan adiknya yang menjabat sebagai anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari berselang, pada 11 April 2026, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Pada hari yang sama, KPK secara resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2025–2026. (*)