JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengembangkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Lembaga antirasuah tersebut kini tengah membidik potensi adanya dugaan gratifikasi dalam pusaran kasus tersebut.

“Jika ditemukan bukti terkait penerimaan lainnya atau gratifikasi, tentu akan kami kembangkan untuk memperkuat pembuktian perkara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Kamis (23/4/2026).

Budi menjelaskan bahwa saat ini tim penyidik masih berfokus untuk melengkapi konstruksi perkara terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Keterangan saksi yang lengkap, jujur, dan benar akan membuat konstruksi perkara ini semakin terang,” imbuhnya.

Baca juga

KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung di Kantor BPKP Jatim

Pemeriksaan Intensif di Surabaya

Dalam rangkaian penyidikan, KPK telah memeriksa sembilan orang yang terdiri dari pejabat dan staf Pemkab Tulungagung. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, sebagai bagian dari pendalaman materi perkara.

Budi menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara intensif. Hal ini dilakukan mengingat adanya batasan waktu masa penahanan awal terhadap para tersangka. Saat ini, masa penahanan tahap pertama masih berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Nantinya, seluruh hasil penyidikan akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diuji secara terbuka dalam persidangan. KPK berkomitmen bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)