Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana hasil dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Penyidik juga membuka peluang keterlibatan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam pusaran perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik saat ini terus mengembangkan perkara dugaan pemerasan terhadap 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Jika diperlukan, kami dapat kembali memeriksa para pejabat tersebut. Pemeriksaan tidak harus di Jakarta, bisa dilakukan di Tulungagung,” ujar Budi, Selasa (14/4/2026).

Penyidik kini berfokus menelusuri sumber dana yang disetorkan para Kepala OPD kepada tersangka. KPK mendalami apakah uang tersebut berasal dari dana pribadi, pinjaman, atau berkaitan dengan praktik pengondisian proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurut Budi, pengembangan perkara sangat penting untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat. Mengingat pada tahap awal penindakan, KPK memiliki keterbatasan waktu dalam membangun konstruksi perkara yang utuh.

Baca juga

KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung di Kantor BPKP Jatim

“Setelah proses awal, tentu akan kami dalami secara lebih efektif dan menyeluruh,” tegasnya.

Pendalaman Aliran Dana untuk THR

Selain kepala dinas, KPK juga mengisyaratkan akan memeriksa jajaran Forkopimda Tulungagung terkait dugaan aliran dana yang disinyalir digunakan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami akan menelusuri penggunaan dana tersebut, termasuk untuk kebutuhan THR Forkopimda. Jika diperlukan, pemanggilan saksi akan dilakukan,” tambahnya.

Baca juga

Penyidikan Berlanjut, KPK Telisik Potensi Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka utama, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Yoga Dwi Ambal.

Sebagai informasi, Gatut Sunu Wibowo terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (10/4/2026). Ia ditangkap bersama belasan pejabat lainnya atas dugaan menerima setoran dari Kepala OPD serta praktik pengaturan pemenang lelang proyek di Pemkab Tulungagung. (*)