Tulungagung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, memastikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana pasca-operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menegaskan bahwa roda pemerintahan dan program pembangunan fisik, khususnya infrastruktur jalan, tidak akan terhenti akibat peristiwa tersebut.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pelayanan tetap berjalan seperti biasa dan proyek pembangunan fisik tetap dilanjutkan,” ujar Baharudin di Tulungagung, Senin (13/4/2026).

Sesuai RKPD dan APBD 2026

Baharudin menjelaskan bahwa seluruh proyek pembangunan telah tertuang secara resmi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut menjadi dasar hukum penyusunan APBD 2026, sehingga pengerjaannya tidak dapat diubah secara sepihak meski terjadi pergantian kepemimpinan sementara.

Baca juga

Dongkrak Kunjungan Wisata, Warga Gelar Tradisi Grebeg Suro di Pantai Gemah Tulungagung

Ia merinci bahwa proyek yang telah melewati proses lelang akan segera memasuki tahap pengerjaan. Sementara itu, proyek yang masih dalam tahap administrasi tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. Pemkab juga memastikan proyek yang sedang berjalan akan diselesaikan tepat waktu.

“Semua tetap berjalan sesuai mekanisme, baik yang sudah lelang maupun yang masih proses,” katanya menambahkan.

Pelayanan Publik Tetap Normal

Selain sektor infrastruktur, Baharudin menjamin pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah tetap berlangsung normal tanpa kendala. Ia meminta masyarakat Tulungagung untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif.

Pihaknya berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun, pasca-peristiwa OTT tersebut, ia menekankan pentingnya aspek kehati-hatian dalam setiap pengambilan kebijakan.

Baca juga

KH. Abdul Djalil, Pewaris Tarekat Sadziliyah yang Melahirkan Ribuan Kader Banser Lewat "ANU"

“Pemerintah daerah akan tetap menjalankan program prioritas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan,” pungkas Baharudin. (*)